Dana Belum Cair, Pemilihan Kepala Daerah Dikhawatirkan Tertunda

24 April 2005

JAKARTA — Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di beberapa daerah dikhawatirkan tertunda karena sampai saat ini pendanaan untuk hajatan ini dari pemerintah pusat belum turun.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertema “Pendanaan Pilkada Langsung 2005” di Jakarta kemarin. Pemilihan akan dilaksanakan pada Juni 2005 di 11 provinsi dan 215 kota/kabupaten.

Meski Peraturan Pemerintah Nomor 6/2005 menetapkan bahwa pendanaan pemilihan kepala daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, kenyataannya tidak semua daerah siap. Beberapa daerah mengaku memerlukan bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Hafiz Zawawi, Wakil Ketua Subkomisi Privatisasi Komisi IX DPR, dana yang diajukan pemerintah untuk pemilihan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan sekitar Rp 464,9 miliar, berkurang dari usulan Departemen Dalam Negeri Rp 744 miliar.

“DPR belum membahas mengenai APBN Perubahan. Kemungkinan baru dibahas pertengahan Mei,” kata Hafiz. Ia menambahkan, setelah APBN Perubahan disetujui, dana pemilihan diperkirakan akan cair pada akhir Juni.

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia yang juga Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, mengungkapkan, terlambatnya sosialisasi pemerintah mengenai pendanaan pemilihan ini akan mempengaruhi jadwal penyelenggaraannya.

“Pemda sebenarnya bisa membiayai pemilihan, bahkan ada orang-orang tertentu yang siap membiayainya. Tapi itu tidak mungkin karena pemerintah belum memberikan kejelasan,” katanya.

Fadel mengusulkan kepada pemerintah agar dana alokasi umum dari APBN kepada daerah bisa digunakan untuk menalangi dana pelaksanaan pemilihan kepada daerah langsung gelombang pertama pada Juni ini.

Menurut Hasiholan Pasaribu, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, pengadaan logistik untuk pemilihan Juni bisa dilakukan dengan penunjukan langsung. “Tapi untuk gelombang kedua, Desember mendatang, tidak bisa seperti itu.”

Luky Djani dari Indonesia Corruption Watch mengingatkan, pelaksanaan pemilihan harus mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. “Masalah pengadaan logistik harus transparan dan terbuka,” katanya.

Apalagi, menurut Fadel, sampai sekarang belum ada tata cara pengeluaran dana atau uang. “Padahal KPK sekarang sangat keras sehingga KPUD di daerah saya masih menunggu soal aturan teknik pembelanjaan logistik ini,” katanya.

Sementara itu, mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid meramalkan, bantuan pemerintah yang hanya akan diberikan kepada daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan tahun ini akan menimbulkan kecemburuan pada daerah lain yang tidak mendapat bantuan. deni mukbar/agus supriyanto/sunariah

Sumber: Koran Tempo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s