Lembaga Keuangan Mikro: Untuk Siapa?[*]

Oleh Deni Mukbar

Apakah orang miskin layak dipercaya?
Yakinkah memberikan pinjaman terhadap orang miskin?

Pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah sebagian kecil, di antara berjubel pertanyaan seputar pemberian pinjaman terhadap masyarakat miskin. Saat ini persebaran lembaga keuangan, baik formal maupun informal, sangat marak sekali. Bahkan bukan hal aneh telah menelusup hingga ke pelosok desa. Banyak sekali gambaran yang memperlihatkan berbagai skim kredit dari lembaga-lembaga keuangan tersebut.


I. Lembaga Keuangan Mikro

Penelitian Akatiga mengenai “Dinamika Kerja dan Penghidupan Rumahtangga Perdesaan di Jawa Tengah” pun menunjukkan bahwa perkembangan lembaga simpan-pinjam keuangan formal menjadi salah satu wujud perkembangan ekonomi desa yang menyolok. Pun demikian, lembaga-lembaga keuangan yang terbilang informal marak merambah ke tingkat desa. Penduduk desa yang membutuhkan uang tunai berpeluang mendapat kemudahan pinjaman melalui lembaga keuangan ini, baik yang khusus menyediakan simpan-pinjam ataupun yang hanya bagian dalam suatu kelompok tani. Beberapa lembaga keuangan yang ditemukenali di desa penelitian, antara lain:

a. BRI Unit Kecamatan
Program Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) merupakan salah satu sumber pinjaman formal yang dikelola oleh BRI. Program ini dapat dilihat sebagai salah satu wujud fungsi BRI sebagai agen penyalur kredit ringan untuk masyarakat perdesaan. Pinjaman pertama yang diberikan kepada nasabah maksimal sekitar 5 juta rupiah. Pertimbangan ini diberlakukan sebagai `percobaan’ bagi nasabah bersangkutan. Apabila pembayaran cicilan bisa tepat waktu dan tidak banyak penunggakan, maka nasabah bersangkutan lebih mudah mengajukan permohonan pinjaman berikutnya yang setara atau lebih besar dibanding pinjaman pertama. Lain halnya dengan nasabah yang sering terlambat atau menunggak pembayaran cicilan pinjaman. Selain permohonan pinjaman berikutnya lebih kecil dari besar pinjaman pertama, nasabah bersangkutan malah bisa menjadi `daftar hitam’ yang berarti tidak akan diberikan pinjaman lanjutan.

b. Lembaga Keuangan dalam Kelompok Tani
Kelompok tani merupakan wadah bagi petani untuk pengembangan pertanian. Usaha simpan-pinjam dalam kelompok tani merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan dalam kelompok, selain kegiatan lainnya. Kegiatan yang lebih banyak dilakukan adalah pemberian pinjaman modal berbentuk barang kebutuhan pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obat pemberantas hama. Selain itu, kelompok tani pun menyediakan traktor untuk pengolahan sawah para anggotanya, dengan pembayaran angsuran atau menunggu panen.

c. Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UEDSP)
Kegiatan UEDSP mulai berkembang di desa sekitar dasawarsa 1980-an, sebagai wujud lain dari lembaga jaring pengaman lumbung desa. Awalnya peminjaman anggota diberikan berbentuk padi. Warga desa, khususnya petani, dapat menyimpan hasil produksi pertaniannya di lumbung desa dan pada masa kekurangan pangan (paceklik), warga pun dapat meminjam padi untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Perubahan nama lumbung desa menjadi UEDSP, secara langsung atau tidak, bertepatan dengan pergeseran mekanisme simpan-pinjam padi menjadi uang. Konon, kegiatan lumbung desa yang berlandaskan pada padi tidak berjalan maksimal karena beberapa anggotanya yang menunggak penggantian padi yang dipinjamnya. Penunggakan padi tersebut menyebabkan aset yang dimiliki lumbung menjadi berkurang, bahkan habis. Oleh karena itu, mekanisme simpan-pinjam padi pun berubah menjadi uang.

d. Bank Kredit Desa (BKD)
Bank Kredit Desa merupakan perpanjangan tangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang hendak menjangkau nasabah hingga ke tingkat desa. Kegiatan kerja BKD yang berada di bawah pengawasan BRI melalui Juru Tata Usaha (JTU), ini menyebabkan mekanisme kerja, peraturan, dan berbagai ketetapan kerja BKD mengacu pada ketentuan BRI.

Nominal pinjaman uang ke BKD disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan calon peminjamnya. Pinjaman bisa mulai dari ratusan ribu dan paling besar sekitar 5 jutaan.

e. Bank Kredit Kecamatan (BKK)
Warga desa, umumnya warga dalam lingkup satu kecamatan, dapat mengajukan pinjaman melalui BKK. Status BKK di desa penelitian menjalankan kegiatan kerjanya berlandaskan pada model bank perkreditan rakyat (BPR). Namun demikian, tata cara peminjaman melalui BKK mirip dengan BKD. Pinjaman kurang dari nominal jutaan cukup melampirkan surat pengantar dari pemerintahan desa, tanpa menggunakan agunan (boreg). Nominal yang dapat diperoleh dalam peminjaman pun berlaku bertahap. Nasabah peminjam yang mampu mengembalikan angsuran pinjaman dengan lancar, tanpa tunggakan, dapat mengajukan pinjamana berikutnya dengan nominal yang lebih besar.

Selain itu, warga pun memiliki pilihan sumber pinjaman pada lembaga keuangan informal di desa, antara lain:

a. Arisan
Arisan adalah lembaga tabungan kolektif yang diselenggarakan oleh banyak orang, umumnya pertetanggaan. Jumlah peserta arisan pun berbeda-beda, tergantung kelompok bersangkutan. Ada berbagai macam bentuk arisan bergantung tujuan penampungannya, seperti arisan uang, arisan honda (arisan untuk motor), atau arisan berbagai bentuk barang lainnya.

Selain mengumpulkan uang, dalam kelompok arisan pun dikenal praktik peminjaman uang, yang biasa dikenal sebagai jibungan. Dana yang diberikan untuk peminjaman ini berasal dari uang kas, hasil potongan peserta yang mendapat undian memenangkan arisan.

b. Rentenir
Masyarakat setempat mengenal model pinjaman sejenis rentenir sebagai `bank harian’. Istilah tersebut muncul karena pengelola pinjaman menjalankan aktivitas `dagang uang’ setiap hari. Selain itu, ada pula yang mengenalnya sebagai `bank ucek-ucek’ , karena mereka mendatangi pengguna jasanya setiap pagi, sekitar jam 07.30 -09.00.

c. Kredit Barang
Selain itu, masyarakat pun dapat memanfaatkan sumber pinjaman berbentuk barang, dikenal dengan sebutan kreditan barang (mindring). Tata cara peminjaman hampir sama dengan bank harian, pemberi pinjaman barang berkeliling menagih kepada peminjam sekaligus mencari calon peminjam lainnya. Namun ada pula model pembayaran sekaligus, di saat
selepas panen (yarnen = bayare wis panen).

Sama halnya dengan bank harian, kredit barang umumnya dilakukan oleh perorangan dan tidak memiliki izin usaha. Mereka beroperasi di wilayah desa dan pasar-pasar di sekitarnya. Pemberi pinjaman umumnya sudah memiliki peminjam sebagai langganan `khusus’ dan jumlahnya tidak banyak. Kebiasaan warga meminjam ke bank harian sudah berjalan sejak lama. Upaya menggantikan peran bank harian atau rentenir oleh lembaga keuangan formal pun menjadi sulit tercapai.

II. Siapa Yang Dapat Dan Tidak Dapat Meminjam?

Secara umum, pengguna jasa skim kredit dari masing-masing lapisan masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, antara lain: pertama, masyarakat yang pendapatannya menengah kecil (lower middle income), memiliki akses kepada jasa keuangan komersial dengan berbagai produk pinjaman, simpanan dan jasa-jasa lainnya. Kedua, masyarakat miskin, tetapi masih memiliki usaha secara ekonomis (economically active poor). Sebagian besar di antara mereka sudah memiliki akses kepada jasa keuangan komersial karena sudah memiliki kegiatan usaha yang berkelanjutan, kemampuan kewirausahaan dan kemampuan manajerial. Kelompok masyarakat ini sudah memanfaatkan produk perbankan, walaupun masih sangat sederhana. Hanya sebagian kecil yang belum mengenal jasa perbankan.

Ketiga, masyarakat sangat miskin (extremely poor). Masyarakat ini sama sekali belum tersentuh oleh perbankan. Kegiatan simpan dan pinjam biasanya dilakukan dengan lembaga-lembaga informal yang ada di wilayah bersangkutan (rentenir, pengijon dan pelepas uang lainnya) yang dapat diperoleh dengan mudah, cepat dan tepat, walaupun dengan tingkat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Akibat tingginya tingkat suku bunga pinjaman ini, banyak usaha mikro menjadi tidak dapat berkembang. Dengan kata lain, sebagian orang berpandangan bahwa pasar keuangan tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat miskin (wong cilik), terutama di desa-desa. Berbagai skema pemberian pinjaman ternyata sebatas diberikan kepada masyarakat yang notabene memiliki kegiatan usaha, usaha kecil menengah, yang sudah berjalan dan memiliki aset usaha. Bentuk sumber pinjaman menjadi mudah dijangkau oleh golongan menengah ke atas, karena mereka dapat memenuhi persyaratan, termasuk fasilitas penjamin untuk pinjamannya. Sementara bagi kelompok menengah ke bawah, apalagi tak berpenghasilan atau tidak memiliki sumber penghidupan tetap, tetap kesulitan mendapat pinjaman.

Dengan demikian, berbagai sumber keuangan yang muncul hingga ke perdesaan tak senyatanya memberi peluang bagi semua kelompok masyarakat yang ada di desa bersangkutan. Alih-alih menjadi `jaring’ penyedia sumber dana, berbagai bentuk pinjaman malah bisa menjadi beban bagi kehidupan kelompok miskin umumnya.

Lalu bagaimana kelompok miskin dapat mengajukan pinjaman? Kondisi yang terjadi menunjukkan mereka Mereka tidak masuk dalam kategori peminjam terhadap lembaga keuangan formal. Hal umum terjadi karena pengalaman, baik dialami sendiri maupun orang lain. Beberapa masyarakat miskin kesulitan bahkan mengalami penolakan mengajukan pinjaman. Beberapa temuan dalam penelitian “Dinamika Kerja dan Penghidupan Rumahtangga Perdesaan di Jawa Tengah” pun menunjukkan realita tersebut, contohnya petani penggarap miskin, pemilik warung kecil-kecilan, dan sebagainya.

Banyak di antara kelompok miskin merasa terhambat oleh rumitnya berbagai persyaratan pengajuan pinjaman. Persyaratan- persyaratan cenderung tidak dapat dipenuhi kelompok miskin ketika akan mengajukan permohonan pinjaman melalui berbagai lembaga formal seperti bank. Berbelitnya birokrasi dan agunan (boreg) menjadi penghambat bagi kelompok miskin mendapatkan pinjaman. Hanya mereka yang memiliki penghasilan tetap dan memiliki barang agunanlah yang merasakan pinjaman dari bank. Pun demikian dengan pinjaman dari lembaga semi formal, seperti BKD atau BKK. Peminjaman melalui kedua lembaga tersebut memerlukan agunan hanya pada nominal pinjaman mencapai 5 jutaan lebih. Namun, persyaratan administratif masih perlu dipenuhi calon peminjamnya. Bahkan, bentuk pinjaman dari BKD perlu melampirkan persetujuan suami-istri. Pertimbangannya, selain pinjaman diberikan kepada mereka yang sudah berkeluarga, persetujuan suami-istri diberlakukan untuk menjaga agar hasil pinjaman digunakan untuk kehidupan keluarganya masing-masing. Tak salah kiranya berasumsi bahwa berbagai persyaratan pinjaman menjadi penghambat bagi golongan menengah ke bawah sehingga cenderung enggan mengajukan pinjaman.

Penghambat pengajuan pinjaman pun dipengaruhi oleh bunga pinjaman. Misalnya, beberapa petani ternyata belum memanfaatkan sarana peminjaman melalui kelompok tani karena bunga pinjamannya. Ada rasa khawatir, bahkan ketakutan tersendiri bagi mereka untuk meminjam uang. Umumnya, alasan utamanya adalah kekhawatiran tidak bisa melunasi pinjamannya karena tidak mempunyai penghasilan sebagai cadangan untuk membayar. Selain itu, faktor usia pun ternyata memberi pengaruh terhadap keengganan mengajukan pinjaman, khususnya bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap. “… Sekarang tidak wani (berani) minjem (meminjam). Dulu, waktu masih muda, suka minjem. Waktu muda kan bisa bayar pake tenaga, masih laku” kata seorang petani miskin. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan bekerja kepada pemberi pinjaman, dengan cara memotong sebagian upah yang diberikan. Artinya, tenaga menjadi jaminan untuk membayar pinjaman.

Padahal, lembaga keuangan mikro seharusnya dapat menjalankan beberapa peran penting, antara lain: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Pembukaan akses terhadap sumber keuangan mikro memberi peluang membuka bahkan meningkatkan kemampuan usaha keluarga miskin, terutama di perdesaan, dalam mengurangi kerentanan hidup dan meningkatkan penghasilan mereka.

III. Simpulan

Apakah penyaluran kredit bagi masyarakat miskin akan diarahkan untuk membuka atau mengembangkan kegiatan usaha kecil? Jawaban pertanyaan tersebut tidak mudah. Perdebatan dapat muncul, antara menyetujui atau tidak. Namun intinya, pemberian kredit yang diarahkan untuk pengembangan usaha kecil, perlu dibarengi dengan penguatan terhadap pelaku usaha tersebut. Jangan sampai memberi pinjaman tanpa memberi pemahaman pengalokasian dana yang dimiliki. Salah satu upaya agar skema pinjaman keuangan mikro mampu menyasar masyarakat miskin antara lain melalui penggunaan tata laksana yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal setempat. Kebijakan lokal diharapkan dapat menunjukkan kerangka kerja untuk membuka akses setiap rumah tangga terhadap lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan, termasuk tabungan, simpanan berjangka, dan pinjaman. Selain itu, instrumen kebijakan lokal pun perlu disusun secara efektif untuk menjamin kelancaran tata laksana penyampaian keuangan terhadap kelompok miskin, mampu mengatasi konflik kepentingan, memperhatikan keseimbangan antara intervensi dan partisipasi, maupun. Bahkan, jauh lebih penting adalah mampu mengembangkan kegiatan ekonomi mandiri pada masyarakat miskin.

Catatan: [*] Tulisan ini berdasarkan penelitian “Dinamika Kerja dan Penghidupan Rumahtangga Perdesaan di Jawa Tengah”

Deni Mukbar, Peneliti AKATIGA, Divisi Usaha Kecil dan Studi Perdesaan

Sumber: http://akatiga.org/

2 responses to “Lembaga Keuangan Mikro: Untuk Siapa?[*]

  1. Salam kang deni, dengan analisa yang disampaikan kang deni, mungkin memang keuangan mikro yang dikembangkan harus dibedakan fungsinya menjadi 2 jenis, yakni LKM yang secara khusus untuk melayani usaha mikro dalam rangka mengakselerasi usaha yang dijalankan economically active poor, dan satu jenis LKM lagi yang secara khusus melayani kelompok paling miskin-terutama perempuan yang menggarap aspek kesejahteraan rumahtangga melalui layanan kredit mikro
    Oya, aspek tingkat suku bunga sampai betas tertentu penting untuk menjadi intervensi, dalam desain kredit/keuangan mikro saya cenderung merekomendasikan desain produk dan cara pengambilan surplus lebih penting daripada besaran bunganya…
    saran… mungkin profil LKM yang NGO-based Microfinance Institution perlu dikaji lagi perannya dalam pengentasan kemiskinan, riset terakhir kayaknya tahun 2000 oleh mbak nurul dan belum ada lagi… jika teman2 berminat saya sangat bersedia membantu
    trims… mohon maaf jika kurang berkenan

    • SAlam juga Kang Mulyadi. Benar Kang, saya pikir pembagian fungsi keuangan mikro ini setidaknya untuk meminimalisir para peminjam terbentur pada bunga pinjaman. Jika mengacu pada dua jenis pinjaman seperti dalam tulisan diatas, pinjaman yang diperuntukan bagi aspek kesejahteraan hendaknya tidak sama besar atau bahkan melebihi bunga pinjaman usaha. Alasannya, karena pinjaman untuk rumah tangga toh tidak akan memnculkan akumulasi penghasilan secara langsung. Walaupun tidak menutup kemungkinan pinjaman untuk usaha pun tidak berhasil maksimal.
      Terkait saran pengkajian ulang peran LKM berbasis NGO dalam pengentasan kemiskinan pun memang perlu dilakukan. Bukan berarti menilai kinerja mereka tidak ada hasilnya, namun proses pengkajian peran tersebut bisa menjadi evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. terima kasih kembali Kang…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s