Prof. Dr. Otto Soemarwoto: “Jangan Pernah Mau Didikte”

“NOBLESSE oblige”. Dalam kehormatan atau kemuliaan, juga terletak sebuah kewajiban. Status sebagai intelektual, baik akademisi, pengacara, dokter, jurnalis, politisi, dan lain-lain identik dengan kehormatan. Dalam teori kelas dan perubahan sosial, intelektual menjadi bagian dari kelas menengah (middle class) yang menarik gerbong masyarakat menuju perubahan lebih baik. Oleh karena itu, dalam kehormatan dan kemuliaannya sekaligus melekat sebuah tanggung jawab sosial.

Prof. Dr. Otto Soemarwoto adalah salah satu dari segelintir intelektual yang menjadi representasi autentik untuk menunjukkan bahwa dalam kemuliaan status (sebagai intelektual) itu, senantiasa terdapat konsistensi untuk menyuarakan kebenaran. Pria yang pada dua hari mendatang (19 Februari) genap berusia 82 tahun, jelas bukan kategori intelektual yang dalam jargon esais Prancis, Julien Benda (1927) disindir kerap melakukan “pengkhianatan” (la trahison des clerks).

Bagi Otto yang lahir 19 Februari 1926 di Purwokerto Jateng, independensi hasil penelitian di atas segalanya. Banyak pernyataannya tentang kelangsungan ekologi serta pembangunan yang harus senantiasa memerhatikan lingkungan hidup, membuat merah telinga para pengambil kebijakan. Tak hanya ketika masih aktif, tatkala selama 20 tahun lebih mengabdi di Lembaga Ekologi Universitas Padjajaran (kini Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan/PPSDAL) yang dirintisnya sejak 23 September 1972. Tetapi, sampai kini –bahkan jauh setelah masa pensiun formalnya, 1 Maret 1999– konsistensi, integritas, dan suara kerasnya menentang kebijakan yang tidak prolingkungan, tak pernah sayup.

Meskipun dianggap menentang arus, sikap kritisnya itu tak pernah berhenti. Dulu, di awal Orde Baru ia telah mewanti-wanti terjadinya pembalakan hutan besar-besaran. Apa yang disebutnya sebagai green gold rush. Sejak 1960-an, tatkala menjabat Direktur Lembaga Biologi Nasional sekaligus Direktur Kebun Raya Bogor, ia juga sudah lantang berteriak tentang kawasan Puncak, antara Bogor dan Cianjur, yang kritis akibat pembangunan vila-vila mewah. Buktinya, kini banjir dan longsor atau kekeringan, menjadi fenomena nyata.

Di cekungan Bandung, kontroversi kebijakan menyangkut pembangunan fisik di kawasan Bandung utara (KBU) atau yang paling akhir pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), juga tak luput dari kritik tajamnya. Meski kritiknya kerap berujung pada kiasan “ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu”, toh tak membuatnya patah arang. “Banyak orang jengkel pada saya. Katanya, saya ini ngotot. Tidak, saya tidak ngotot. Saya hanya ingin mengatakan sebagai peneliti, kita jangan pernah mau didikte oleh pemilik projek,” ucap suami Idjah Natadipradja M.A. dan ayah empat anak (satu meningggal pada usia remaja).

Dalam setiap tawaran penelitian kepadanya, peraih doktor fisiologi tanaman dari Universitas California, Berkeley, AS –dengan disertasi “The Relation of High-energy Phosphorus to Ion Absorption by Excised Barley`s Roots” (1960) ini– selalu mengatakan jangan pernah memaksakan hasil penelitian tertentu padanya. “Kalau memang iya (feasible) saya akan katakan demikian, tetapi kalau tidak, saya katakan tidak!”

Perbincangan dengan sosok yang meraih gelar guru besar pada usia 34 tahun (1960) dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (guru besar termuda saat itu), selalu menyisakan kesan mendalam. Kesederhanaan, kesantunan, dan penghargaan terhadap orang yang jauh lebih muda dari usia maupun pengetahuan, adalah sosok lain dari seorang Otto Soemarwoto, sang “begawan lingkungan hidup”. Ibarat “oase” pengetahuan yang tak pernah kering, banyak hal bisa dipetik dari paparan pria yang pernah menjadi mualim kapal (kayu) barang jurusan Semarang-Lampung (1944-1945), sebelum menjadi Asisten Botani Fakultas Pertanian UGM pada 1952. Selain isu lingkungan, perbincangan di kediamannya di Jalan Cimandiri Bandung, menyambut HUT-nya yang ke-82, lebih diwarnai wacana tentang etika penelitian, integritas intelektual, termasuk isu pilkada yang sedang marak.

Kritik keras yang kerap Anda sampaikan membuat beberapa kalangan menilai Anda sebagai antipembangunan fisik. Apa tanggapan Anda?
Banyak yang menilai demikian, memang. Tetapi, Anda lihat saja. Pada 1979, misalnya, saya diminta oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membantu pembangunan Waduk Saguling. Pada saat itu muncul gerakan di dunia, jangan membangun bendungan, akibat banyaknya rakyat yang tergusur. Tetapi, Indonesia sedang membutuhkan air dan listrik. Bank Dunia, penyandang dana projek itu, kemudian meminta bantuan kami untuk mempelajari dampak lingkungan. Sejak awal saya katakan kepada PLN, kami bersedia asalkan tidak memaksa kami untuk mengatakan iya. Memang, bendungan itu bisa memberikan manfaat, listrik besar juga sarana pengairan. Tetapi, dampak besarnya adalah tergusurnya penduduk lokal. Bank Dunia menegaskan bahwa kalau terjadi involuntary resettlement (pemindahpaksaan), mereka tidak mau menyetujui projek itu.

Apa yang kemudian dilakukan?
Saat itu, juga ada hasil penelitian Dinas Transmigrasi bahwa 95% lebih penduduk mau ditransmigrasikan. Penelitian yang kemudian kami lakukan, justru sebaliknya, 93-95% penduduk tidak mau dipindahkan. Pada waktu laporan itu masuk ke Bank Dunia, mereka mengatakan kok aneh bisa bertolak belakang. Ya, pantas saja bisa demikian. Pada saat diteliti, penduduk dikumpulkan di balai desa.Anda tahu sendiri kondisi politik seperti apa ketika itu, di sana ada Kodim, ada aparat pemerintah. Orang tentu saja tidak berani menolak. Sebaliknya, penelitian dan wawancara yang kami lakukan berlangsung informal, di sawah, di masjid, dan secara personal. Kemudian, PLN dihadapkan pada persoalan sulit, tak ada solusi pemindahan penduduk.

Yang ingin saya tegaskan, hasil penelitian itu tidak lantas membuat kami menolak tegas pembangunan waduk, yang bagaimanapun juga penting. Kami kemudian melihat penduduk di daerah itu memiliki akar pertanian yang kuat. Mereka juga bertani ikan di kolam-kolam setempat. Lantas, kami berpikir bagaimana jika kultur itu diubah menjadi memelihara ikan di danau. Ada danau penangkapan ikan terbuka. Ada cara lain, di Kamboja ada contoh jaring terapung. Kami melakukan percobaan di Danau Lido, Ciawi, dicoba lagi di Jatiluhur. Penduduk Saguling yang semula akan dipindahkan diajak melihat. Mereka juga dilatih dan hasilnya tinggi sekali. Mereka kemudian menerima keputusan dipindahkan, tetapi tidak jauh dari akar pertanian mereka. Mereka tetap berada di sekitar areal waduk yang tidak tergenang, tetapi berubah mata pencaharian menjadi petani jaring terapung. Itu menjadi bukti autentik bahwa saya tidak antipembangunan fisik. Intinya, bagaimana pembangunan bisa berjalan, tetapi dampak fisik dan sosial bisa diatasi. Rakyat setempat tidak dikorbankan.

Artinya, paradigma pembangunan oleh pengambil kebijakan mesti diubah?
Ya, dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Pembangunan dilakukan dengan mentalitas menerabas. Membangun tidak harus selalu pembangunannya itu sendiri yang dimenangkan. Kalau memang tidak sesuai (dengan prinsip) ekologi, ya tidak bisa dipaksakan. Untuk soal KBU, misalnya, saya selalu mengatakan, tidak ada alternatif, mau diapakan. Wilayah itu adalah kawasan resapan, sumber air. Ketika kawasan itu rusak, buktinya banjir. Tetapi, tetap saja tak pernah diperhatikan.

Keajegan etika penelitian serta independensi intelektualisme menjadi kata kunci. Tetapi, kemudian kita melihat di kalangan peneliti ada semacam “moral hazard” bahwa kerap terjadi hasil penelitian bisa ditentukan sejak awal, bisa “dipesan”?
Dalam setiap kesempatan saya diminta melakukan penelitian, sebelumnya saya selalu menegaskan dan menjadi syarat, apa pun hasilnya akan kami tulis. Kalau memang feasible, saya katakan ya. Kalau tidak, akan kami katakan tidak, tetapi juga dengan solusi. Saya selalu mengajarkan kepada murid-murid saja, staf-staf saya, kalau Anda bekerja sebaik-baiknya, orang akan melihat dan mencari Anda. Kalau orang mau didikte, bekerja hanya untuk projek itu saja maka ketika projek itu habis, selesai sudah. Kepercayaan tidak akan melekat pada diri Anda karena integritas dan kewibawaan penelitian diabaikan.

Saya berpesan kepada para peneliti muda, jangan hanya melihat dari jangka pendek, tetapi jangka panjang. Membangun karier Anda, berarti membangun kepercayaan. Anda melihat (hasil penelitian) ya, katakan demikian, jangan sebaliknya karena sudah dipesan. Lambat laun, akan terbangun kepercayaan pada diri Anda. Alhamdulillah, saya sudah tua begini, tetapi masih berkiprah dalam soal lingkungan. Saya masih menjadi konsultan beberapa perusahaan, untuk menangani limbah mereka. Masih menulis dan memberikan materi di beberapa tempat.

Bagaimana menumbuhkan sikap ajeg, konsisten, tidak ada beban, di tengah kerap dipertanyakannya independensi dan integritas kalangan intelektual?

Satu faktornya, jangan pernah terbawa oleh pola hidup konsumtif. Kalau sudah begitu akan mendorong kita untuk selalu berorientasi bahwa uang nomor satu. Pertama, alasan gaji tak cukup, kemudian mulai ada projek, pendapatan bertambah. Sebetulnya, untuk kebutuhan sehari-hari yang normal, cukup. Tetapi, kemudian melihat orang memakai mobil mewah, timbul keinginan mengikuti. Kendaraan bermotor akhirnya sekadar dipersepsi sebagai simbol, bukan pada fungsinya.

Ini kemudian menjalar pada semua aspek, termasuk pada kebijakan pemerintah. Saya selalu mengatakan mobil tidak harus selalu dipakai ke mana-mana, bahkan untuk jarak yang dekat. Mestinya ada kesadaran dan paradigma baru yang tidak melihat sesuatu tidak melulu dari aspek material. Kenapa jalur hijau, taman, fasilitas pejalan kaki, pesepeda semakin sempit, sementara pembangunan mal kian marak? Untuk siapa sebetulnya pembangunan dilakukan?

Beberapa waktu lalu, Anda sempat bereaksi keras terhadap sikap anggota parlemen sebuah daerah yang Anda nilai tidak pada tempatnya, ketika justru melakukan “walk out” saat Anda berbicara. Padahal, mereka sendiri yang mengundang. Bagaimana penilaian Anda?
DPR serta DPRD itu sebenarnya adalah wakil rakyat yang mendapat mandat dari rakyat. Tetapi setelah itu, memang tidak semua meski sebagian besar, para anggota parlemen itu justru membajak kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu, ingat, hanya dimandatkan. Yang justru dilakukan adalah menghimpun dana, macam-macam insentif, muncul aliran dana tidak jelas, apa tidak malu. Mereka itu seperti menghimpun kekuasaan seolah di atas hukum. Bagaimana kita bisa berupaya memperbaiki semua persoalan, termasuk yang menyangkut lingkungan.

Saat ini serta ke depan, rangkaian pilkada langsung digelar di Jawa Barat, termasuk Pilgub 2008. Bagaimana menjadikan momen suksesi kepemimpinan itu sebagai bagian integral dari upaya penyelamatan lingkungan kita?
Isu kepemimpinan, baik nasional maupun daerah, mestinya juga berjalan beriringan dengan konsep ekologi pembangunan. Sekarang, publik itu pasif. Dalam setiap pilkada itu, kita-kita ini masyarakat hanya menunggu. Nanti, ketika calon kepala daerah itu mau bilang apa, mau janji apa, publik yang harus aktif. Masyarakat harus mengajukan keinginannya, bisa dengan berbagai saluran, termasuk media. Termasuk soal lingkungan. Misalnya, komunitas pesepeda (bike to work) dan sebagainya. Katakan, kami ini pembayar pajak, juga punya hak jalan. Kalau nanti Anda tidak memenuhi hak pesepeda, pejalan kaki, maka kami tidak akan memilih Anda. Sampaikan itu, juga isu-isu lingkungan lain secara kolektif, terkonsep, sehingga terjadi diaspora. Jadi, sejak awal kampanye itu sudah ada diskusi, ada dialog, antara calon kepala daerah dan masyarakat. (Erwin Kustiman/”PR”)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s