JPPR: Pilkada Jabar Bisa Bermasalah

/Home/Pilkada/Jawa Barat/News
Selasa, 15 April 2008 | 01:00 WIB

JAKARTA, SELASA-Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sehingga tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jawa Barat, amat berpotensi untuk menjadi masalah.

“Soal ini kemungkinan besar akan dipersoalkan, terutama oleh pasangan calon yang kalah. Pasalnya, kami memperkirakan partisipasi masyarakat hanya sekitar 65 persen, sedangkan angka golput berkisar 35 persen,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jeirry Sumampouw, di Jakarta, Senin (14/4) malam.

Saat ini saja, menurut JPPR, mulai ada komplain dari banyak tempat, karena rakyat di wilayahnya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). “Dan tak sedikit yang tidak menerima kartu pemilih atau undangan untuk memilih,” tambahnya.

Dari pemantauan kualitatif timnya, ada lokasi tertentu yang hanya didatangi antara 50 hingga 60 persen pemilih, dan paling tinggi hanya 70 persen saja. “Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, banyak masyarakat yang tidak terdaftar di DPT. Kedua, banyak masyarakat yang terdaftar di DPT, tapi tidak memiliki kartu pemilih dan undangan, sehingga tidak bisa mencoblos. Ketiga, sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kurang. Dan keempat, kegiatan pemilihan hari Minggu, sehingga banyak masyarakat yang keluar kota, tak ada di tempat dan memilih untuk pergi berekreasi atau mengurus usahaketimbang memilih di TPS,” ungkap JPPR.

Selain itu, ada fakto kelima, yakni profil calon dan program yang mereka tawarkan kurang begitu dikenal oleh masyarakat. “Tetapi bagaimana pun masyarakat yang sudah menentukan pilihan (yang berkesempatan memilih), harus dihargai hasil jerih payahnya sekarang. Sebab, kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini, merupakan kemenangan rakyat, bukan kemenangan salah satu pasangan kandidat atau Parpol tertentu,” kata Jeirry Sumampouw.

Dari pemantauan JPPR selanjutnya, jalannya pemungutan dan penghitungan suara berlangsung baik serta aman. “Tidak ada masalah dan pelanggaran berarti yang mengganggu proses Pilkada pada hari H. Masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas, transparan dan dalam suasana yang kondusif,” papar Jeirry Sumampouw lagi.(ANT)

Sumber: Kompas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s