Logika Terbalik Kemenangan Hade

Rabu, 16 April 2008
Opini
Oleh Fadlil Yani Ainusyamsi

Dunia politik sudah berubah, di mana senioritas kepemimpinan tidak menjadi jaminan untuk mendapat dukungan suara rakyat.

Pemilihan langsung, tidak lagi membutuhkan calon yang sekadar orang itu pernah menjabat atau mantan pejabat baik di tingkat regional maupun nasional. Pengalaman bukan lagi menjadi “modal” untuk menang. Sebab, masyarakat saat ini sudah melek politik, walaupun baru sekadar “membuka mata”. Mungkin setelah mata terbuka belum tentu mampu mewaspadai jalan berkelok dan terjal. Akan tetapi, bagaimanapun, ini sebuah kemajuan politik.

Kemangan pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf, meskipun masih berdasarkan penghitungan cepat (quick count) tentu disambut suka cita pendukungnya, meskipun menyebabkan kekecewaan pada pendukung calon lainnya. Meski demikian, ini adalah demokrasi, siapa pun pemenangnya, rakyat harus tetap bersatu. Yang pasti, rakyat kini punya alat untuk memberikan reward dan punishment terhadap para pemimpinnya. Siapa pun pemimpinnya, jika memberikan pelayanan yang memuaskan, maka rakyat akan mengganjar dengan memilih mereka. Sebaliknya, jika kecewa, maka rakyat akan menghukum dengan tidak memilihnya.

Yang perlu dicatat justru pemilih yang tidak memilih, yaitu mereka yang masuk golongan putih. Ketidakhadiran mereka di tempat pemungutan suara sejauh ini dapat disimpulkan karena dua hal. Pertama, karena tidak tercatat sebagai pemilih. Kedua, karena jenuh menghadapi berbagai pemilihan pemimpin, baik bupati/wali kota/presiden/DPR/DPRD/DPD dan sebagainya. Pemilu mengalami “inflasi” dari semula sebagai pesta demokrasi menjadi sekadar seremonial pemilihan seorang pemimpin.

Kemenangan Hade memang fenomenal. Para elite politik sebelumnya tidak sempat memperhitungkannya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada awalnya hanya memasang untuk jabatan wakil gubernur, pun ditolak oleh semua partai. Pada saat “dagangan tidak laku”, PKS justru buka “gerai” sendiri dengan merekrut Dede Yusuf dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga belum mendapatkan jodoh. Pasangan Hade dianggap sebagai penggembira.

Ternyata keadaan reverse logic (logika terbalik). Masyarakat Jabar pada galibnya membutuhkan pemimpin baru, berusia muda, bukan “stok lama”, dan memiliki semangat juang tinggi dalam membangun. Maklum, rakyat memerlukan kesejahteraan, mereka perlu pembangunan pendidikan yang lebih baik. Kaum religi, kiai, dan santri merindukan birokrasi yang merakyat dan provinsi bermoral.

Sebagian ulama sempat tidak melirik pasangan Hade. Mereka berpendapat, Hade adalah tipe pemimpin Jabar masa depan. Namun karena banyak program yang diusung calon incumbent perlu didukung dan dilanjutkan –seperti peningkatan pendidikan keagamaan, pengembangan sumber daya manusia Jabar dan lain-lain– maka incumbent masih menjadi pilihan. Meski demikian, Hade masih memiliki kesempatan yang terbuka pada pencalonan di masa yang akan datang. Rupanya, masyarakat tidaklah berpikir demikian. Mereka sudah mendambakan pemimpin muda yang berlatar belakang religi seperti Ahmad Heryawan. Sementara sebagian yang lain memilih figur populer seperti Dede Yusuf. Tipikal ini sedang menjadi tren di masyarakat.

Kemenangan Hade merupakan konstatasi (isyarat) pudarnya pengaruh tokoh dalam memilih pemimpin. Misalnya Amien Rais yang menjadi sesepuh PAN yang secara tak terduga sempat mendukung secara moril pada pasangan Da’i. Bisa dimengerti, pada saat terjadi chaos di awal reformasi, rumah Amin di Yogyakarta sempat dikawal dan dijaga pasukan TNI. Ketika itu, Komandan Koremnya adalah Kol. Iwan R. Sulandjana. Sementara rumah Amien yang di Solo dibakar massa yang beringas. Tetapi, masyarakat tidak terpengaruh oleh ketokohan seseorang di belakang para calon tersebut.

Di sini bukan berarti masyarakat sudah “tidak patuh dan tidak menghormati” lagi para sesepuh, tokoh masyakarat tadi. Namun ini yang dikatakan dalam teori politik di era reformasi sebagai evidentif-simbolik. Maksudnya, sekarang yang dipandang adalah realitas dan simbol keterwakilan sang calon itu sendiri yang akan membuat simpati para pemilih, bukan sekadar siapa pendukung di belakangnya.

Kemenangan Hade yang tak diduga sebelumnya, merupakan pembelajaran politik yang sangat “monumental” bagi kalangan masyarakat religi Jawa Barat. Kita pernah memiliki contoh juga di dunia internasional, yaitu kemenangan Presiden Iran Ahmadinejad. Beliau juga hanya seorang dari kalangan akademisi kampus atau dosen yang didorong mencoba untuk memimpin Iran, negara besar yang sangat ditakuti oleh negara adikuasa terutama Amerika Serikat.

Ketika itu ia tidak memiliki dana yang besar. Sikapnya sederhana dan bersahaja, namun tinggi keyakinannya. Maka, rakyat dan bangsa Iran melihat sosok Ahmadinejad sebagai ikon kepemimpinan santun, beradab, tapi tegas dan konsisten dalam memperjuangkan citra umat Islam di dunia internasional, sehingga rakyat mendukungnya secara mutlak. Saat Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia, ia mengatakan, dirinya menjadi Presiden Iran karena diminta dan didorong oleh rakyat. Padahal, ia tidak memiliki modal, dan bahkan tidak pernah berpikir mau jadi presiden karena menjadi pemimpin bukan “meminta” tetapi “diminta”.

Belajar dari pengalaman pilgub di Jabar, ternyata ketiga pasangan calgub/wagub semuanya “ingin” dengan kata lain “meminta” jadi pemimpin. Dengan dasar seperti itu, ketika Hade mendapatkan kemenangan yang signifikan dengan perolehan suara lebih dari 40%, kalau saja Hade nanti dalam kepemimpinannya tidak mampu bekerja, maka hal itu bisa menjadi legitimasi bagi rival kaum religius, bahwa politik Islam tidak aplikatif. Sebaliknya, kalau Jabar maju di bawah kepemimpinannya, maka Hade menjadi trendsetter bagi daerah lain. Apalagi dari segi teritorial geo-politis, Jabar adalah penyangga ibu kota yang memerlukan pemimpin yang memiliki kekuatan (al-qawiyyu) dan amanat (al-amien).

Maka, masyarakat Jabar harus berupaya bersama bahu membahu, menjauhi kekecewaan yang berakibat pada permusuhan. Sudah saatnya masyarakat Jabar lebih dewasa berpikir dan bertindak di segala sektor, terutama dalam upaya membangun “Jabar bermoral”, kuat, dan amanah serta menjauhi sifat arogan, yang bertentangan dengan nilai moral masyarakat ketika nanti mereka mulai bekerja.

Gubernur terpilih nantinya harus mengakar ke bawah berpucuk ke atas. Dalam arti, tidak melupakan masyarakat pendukung maupun nonpendukung. Karena semua adalah masyarakat Jabar yang wajib disantuni juga. Berpucuk ke atas tidak melupakan kekuatan riil para pemimpin dan tokoh masyarakat, sesepuh, alim ulama yang menjadi barometer kekuatan religius masyarakat Jabar. Sebuah harapan bahwa Jabar dapat menjelma jadi provinsi bermoral, lebih jauh lagi membentuk negara bermoral. Semoga!***

Penulis, kandidat doktor bidang nilai moral, Direktur III Pondok Pesantren Darussalam Ciamis.

Sumber: Pikiran Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s