Meruwat Kembali Pertanian yang Sekarat

Khudori
30 Januari 2008

Krisis kedelai yang meledak saat ini sebetulnya hanya episode awal dari potensi bom krisis pangan yang kemungkinan besar meletus di negeri ini. Krisis pangan itu benar-benar akan meletus apabila gelombang sejarah yang saat ini berlangsung tidak dibelokkan.

Lebih dari dua dekade telah terjadi peminggiran (undervalue) sektor pertanian secara sistematis, bahkan dikampanyekan untuk meninggalkan pertanian guna melompat ke jenjang industrialisasi. Itu semua telah menempatkan petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian dalam kondisi sekarat. Di luar stagnasi produksi dan penurunan produktivitas, sektor pertanian telah mengalami proses pembusukan dan kematian akut.

Hampir di semua level kebijakan, yang terjadi justru destruksi sistemis di semua lini, baik di on farm, off farm, maupun industri dan jasa pendukungnya oleh sektor yang langsung ditopangnya. Maka terjadi paradoks yang tak masuk akal. Program revitalisasi, peningkatan daya saing, serta peningkatan produksi petani dan kesejahteraan petani selalu didengungkan, tapi pada saat yang sama, degradasi sumber daya tanah, air, dan iklim akibat pembabatan hutan serta buruknya implementasi tata ruang akibat intervensi pemodal kuat/pejabat dengan argumen sumber devisa terus berlangsung nir-intervensi.

Daya tampung dan distribusi daerah aliran sungai semakin memburuk karena infrastruktur irigasi tidak pernah dibenahi. Padahal tanpa air, pertanian sekarat. Masih berlanjutnya konversi lahan-lahan pertanian produktif membuat investasi irigasi, jalan, dan infrastruktur muspro. Akhirnya, investasi dan teknologi, seperti introduksi varietas unggul baru, belum mampu menggenjot produksi secara signifikan.

Ditambah degradasi di sistem produksi, seperti fragmentasi produksi dan distribusi input pertanian, nihilnya dukungan bank, dicabutnya subsidi, tidak fokusnya perencanaan sumber daya manusia pertanian, liberalisasi kebablasan, serta tidak bersenyawanya lembaga pendidikan dan riset dengan petani membuat berbagai upaya sia-sia. Desentralisasi dan otonomi daerah membuat Departemen Pertanian tidak selincah dulu karena tak punya “tangan dan kaki” di daerah. Pertanian betul-betul sakaratulmaut.

Salah satu hasilnya, ketahanan pangan Indonesia yang rendah dan mengimpor 5-10 persen dari total kebutuhan pangan. India, Thailand, dan Vietnam termasuk negara dengan ketahanan pangan tinggi, terutama dari beras dan gandum. Sebetulnya, ketahanan pangan kita lebih baik daripada Malaysia dan Filipina yang masing-masing mengimpor 35 persen dan 16-20 persen dari total kebutuhan pangan. Namun, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi (1,7 persen per tahun) dengan harapan hidup semakin baik (68 tahun), sedangkan pertumbuhan produksi pangan utama stagnan. Pada 2035, penduduk Indonesia mencapai 400 juta jiwa. Bisakah pemenuhan kebutuhan pangan itu diserahkan kepada petani miskin?

Petani tidak hanya dihadapkan pada kenyataan kepemilikan lahan yang kian sempit, seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak dunia, mereka menghadapi kenyataan kian lemahnya akses terhadap input, biaya transaksi yang terus melambung, dan kelembagaan ekonomi yang tidak pernah berpihak kepada petani. Akhirnya, ekonomi petani di tubir jurang. Misalnya, lebih dari 80 persen pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar pertanian (Patanas, 2004), seperti ngojek, berdagang, dan jadi pekerja kasar.

Sumbangan usaha tani dalam struktur pendapatan rumah tangga petani telah merosot: dari 36,2 persen pada 1980-an, tinggal 13,6 persen saat ini. Dalam kondisi seperti itu, keputusan impor, meski rasional, selalu memantik kontroversi. Sebab, ketahanan ekonomi petani pasti ambrol.

Akhirnya, pertanian identik dengan kemiskinan, kegureman, dan udik, sehingga tidak menarik tenaga terdidik menekuninya. Masyarakat dan komunitas petani terancam lenyap. Misalnya, kajian pedesaan kurun 25 tahun (Collier dkk, 1996) menemui fakta getir: langkanya tenaga kerja muda di pedesaan Jawa. Yang tersisa hanya pekerja tua-renta dan tidak produktif, yang lambat responsnya terhadap perubahan serta teknologi. Jumlah petani di atas usia 50 tahun mencapai 75 persen, 30-49 tahun 13 persen, dan sisanya, 12 persen, berusia di bawah 30 tahun. Diperkirakan tak lama lagi akan terjadi krisis tenaga kerja pertanian.

Untuk menjamin kesanggupan memberi makan, mengikis busung lapar, gizi buruk, dan berbagai manifestasi kelaparan lainnya, salah satu caranya harus meningkatkan public spending di sektor pertanian dan pedesaan, terutama untuk kebutuhan dasar, seperti infrastruktur jalan, irigasi, pasar, lumbung pangan, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan public spending itu, pertama-tama, harus untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani.

Ini juga bisa ditempuh dengan memperluas akses petani atas sumber daya serta pasar, modal, dan teknologi. Dari sisi petani, segi tiga tanah, modal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan urat nadi kemajuan pertanian. Lalu mereformasi institusi pasar, terutama di pedesaan, agar bisa diakses petani. Pendirian bank pertanian dan reforma agraria jadi keniscayaan.

Kata kuncinya adalah keberpihakan dan komitmen. Soal anggaran, harus diakui, pemerintah memiliki keterbatasan. Tapi bukan berarti tidak ada dana. Salah satu caranya, pemerintah harus merestrukturisasi anggaran belanja, dengan fokus dan penekanan untuk kepentingan petani. Tengoklah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Ekonomi mereka sebetulnya tidak lagi bergantung pada pertanian, tapi tidak serta-merta pertanian ditinggalkan.

Contohnya, subsidi yang diberikan pada seekor sapi di UE sebesar US$ 2,5 per hari. Angka ini lebih besar daripada rata-rata pendapatan warga miskin di negara-negara berkembang. Sekitar 75 persen penduduk Sub-Sahara-Afrika berpendapatan kurang dari US$ 2 per hari. Petani Jepang diproteksi dengan tarif yang tinggi, bahkan di atas 400 persen. Mereka mengkampanyekan liberalisasi, tapi petani tetap diproteksi dan disubsidi.

Atau tidak perlu jauh-jauh, lihatlah Korea Selatan. Negara di Asia yang 30 tahun lalu tak terlalu berbeda keadaan ekonominya dengan kita, pada 2002 memberi dukungan pada pertaniannya hampir 7 persen dari gross domestic product (GDP). Kemajuan industri dan sektor ekonomi lainnya di Korea Selatan tidak mengorbankan pertanian. Pertanian tidak dipaksa memikul beban industrialisasi, dan saat industrialisasi tercapai, serta-merta pertanian ditinggalkan, seperti di Indonesia. Nilai 7 persen dari GDP itu sama dengan US$ 33,4 miliar (Rp 314 triliun). Berapa anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Departemen Pertanian kita? Pada 2008 ini nilainya Rp 8,7 triliun.

Di Indonesia keadaan memang sering terbalik. Pertanian sering diabaikan. Hak petani sering dilanggar. Mengapa itu terjadi? Sebab, kita belum memahami dan belum secara riil menangani pertanian sebagaimana mestinya. Akibatnya jelas, kehidupan petani dari hari ke hari semakin memburuk, semakin miskin dan semakin tertinggal. Jelas ini akan berdampak luas pada kehidupan bangsa dan negara secara keseluruhan. Salah satunya adalah ketergantungan pada aneka pangan impor yang tinggi. Ini terjadi karena “jantung” negara tidak dipelihara, tidak dijaga, dan dibuat merana. Saatnya diakhiri.

KHUDORI, PEMERHATI MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN

Sumber: Tempo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s