Nista Serumpun Padi

Mufid A. Busyairi
Rabu, 16 April 2008

Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi, demikian A.E. Wairata melantunkan penggalan keironisan Serumpun Padi. Dan kita tahu, ia tak jauh beda dengan yang dialami petani. Malu aku menatap wajah saudaraku para petani, kata penyair Taufiq Ismail, hasil cucuran keringat kalian berbulan-berbulan. Bulir-bulir yang indah, kuning keemasan. Dipanen dengan hati-hati penuh kesayangan. Dikumpulkan dan ke dalam karung dimasukkan. Tapi, ketika sampai pada masalah penjualan, kami orang kota yang menetapkan harga.


Politik pangan murah dengan merendahkan harga pembelian pemerintah (HPP) memang menempatkan petani miskin di pedesaan sebagai pihak yang dikorbankan. Asumsi HPP rendah menghasilkan beras murah hari ini semakin tidak terbukti. Harga gabah tetap dramatis, sedangkan harga beras terus melonjak drastis. Badan Pusat Statistik memang melansir harga gabah rata-rata di tingkat petani masih di atas HPP (gabah kering giling Rp 2.624 per kilogram dan gabah kering panen Rp 2.149 per kilogram). Namun, hitungan rata-rata berpotensi mendistorsi realitas mayoritas. Di berbagai media, berita anjloknya harga gabah adalah fakta tak dimungkiri. Sebagian petani di Karawang, misalnya, terpaksa menanggung kerugian lebih besar. Selain gabah yang hanya dihargai Rp 1.400/kg, produksi turun hingga 3-3,5 ton/hektare akibat cuaca buruk dan serangan hama.

Di saat yang sama, harga beras justru naik. Petani sebagai produsen gabah dan juga net consumer beras tentu makin terpukul. Sebelumnya, harga beras domestik juga mengalami kenaikan, yang dipicu oleh tren harga pangan dunia. Selain itu, seperti biasanya, faktor cost of storage (biaya penyimpanan, penjemuran, penggilingan, dan biaya pengolahan) di tingkat tengkulak berkontribusi besar. Belum lagi proses distribusi antarwilayah, yang melibatkan banyak “tangan” di tingkat pedagang perantara. Seperti diketahui, Pulau Jawa menyediakan 55-60 persen dari kebutuhan beras nasional.

Secara teori, harga beras memang tidak otomatis bertransmisi pada harga gabah. Sebaliknya, harga gabah pasti berpengaruh terhadap harga beras. Artinya, jika harga beras mahal, tidak ada jaminan harga gabah naik, tapi jika harga gabah naik, harga beras pasti mengikutinya. Hal ini semakin dikuatkan dengan peta perdagangan beras dalam negeri yang asimetri di mana posisi petani tidak lebih sebagai price taker. Ironisnya, pemerintah masih mempertahankan politik pangan murah dengan merendahkan HPP. Padahal ini justru membuat lega pedagang untuk menaruh harga di bawah HPP karena pemerintah sendiri tidak mampu mengamankan HPP tersebut.

Akhirnya petani harus berjuang sendiri. Tak banyak yang bisa dilakukan. Untuk jangka pendek, sebagaimana saran Kepala Perum Bulog, petani diharapkan menjual gabah dalam bentuk kering giling agar pendapatan mereka lebih baik. Tapi anjuran seperti ini diakui tidak bisa dilaksanakan semua petani karena persoalan cuaca dan kebutuhan yang tak bisa ditawar. Sementara itu, fasilitas umum berupa gudang tak tersedia secara memadai dan merata. Di sisi lain, sebagaimana laporan Kompas edisi 31 Maret, bagi sejumlah petani di Kabupaten Serang, apa yang mau dijemur? Padi mereka telah dijual dengan sistem ijon kepada tengkulak. Kondisi serupa tak jauh beda dengan banyak petani lain.

Berdasarkan penelitian, gabah memang mengalami fase penurunan harga (anjlok) hingga 36 hari setelah masa panen. Dalam rentang waktu tersebut, keluarga petani perlu ditopang anggaran hidup yang memadai. Harapannya melalui usaha diversifikasi pertanian. Disayangkan, akses permodalan masih sulit. Kebijakan perbankan sejauh ini tidak ramah terhadap petani kecil. Meskipun ada program Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dari Departemen Pertanian, program itu tidak sampai menyentuh petani miskin. Karena itu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat sedang mengkaji terbentuknya Bank Pertanian. Selain itu, sedang dipikirkan adanya jaminan hari tua bagi petani.

Pilihan merendahkan HPP amat paradoks dengan upaya pemerataan kesejahteraan dan penciptaan ketahanan pangan. Pemerintah harus membuat pertanian agar menjadi sumber penghidupan yang menguntungkan petani, antara lain melalui kebijakan harga. HPP saat ini perlu ditingkatkan karena tidak lagi memberikan keuntungan bagi petani. Berkali-kali Komisi IV DPR meminta hal ini. Pemerintah hanya berjanji akan meningkatkan HPP gabah kering panen dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.200. Namun, hingga kini belum ada kejelasan. Yang juga penting, perbaikan harga harus disertai jaminan pembelian dan kuota penyerapan gabah/beras yang lebih besar.

Selama ini, pembelian Bulog dari produksi dalam negeri hanya 10-15 persen. Sisanya, selain di rumah tangga dan industri, juga di tangan pedagang. Bandingkan dengan Thailand, yang bisa menyerap produksi dalam negeri hingga 10 juta ton dari total 26 juta ton produksi beras. Kebijakan demikian menyulitkan para spekulan untuk menekan harga petani. Di Indonesia, pemerintah daerah seharusnya berperan melakukan penyerapan beras petani, seperti Jawa Timur, yang sudah menerapkan kebijakan resi gudang untuk mengamankan gabah petani saat panen raya. Di samping itu, tentu masih banyak persoalan lain yang patut dibenahi, seperti sempitnya penguasaan lahan di tingkat petani, bahkan jumlah petani tak bertanah juga banyak, input produksi yang mahal, dan minimnya akses petani terhadap jalur distribusi beras.

Statistic trap

Beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat di Departemen Pertanian memperkirakan produksi beras nasional mengalami surplus. Wacana ekspor pun digulirkan beberapa kalangan. Terhadap hal tersebut, patut diingatkan. Pertama, paradigma yang harus dimiliki pemerintah dalam kondisi saat ini adalah pangan untuk rakyat, bukan pangan untuk ekspor. Pasar beras internasional semakin tipis akibat kebijakan domestik negara produsen untuk membatasi ekspor. Belum lagi persoalan harga.

Kedua, kebenaran statistik ini perlu dikaji. Jika data keliru dijadikan pijakan, output-nya tentu menyengsarakan. Kita mendengar sendiri, tiap tahun produksi beras dilaporkan meningkat, bahkan surplus, tapi, nyatanya, tiap tahun pula impor beras dilakukan. Misalnya, pada 2004 dan 2005 BPS melansir kita surplus beras 459.000 ton dan 49.000 ton. Anehnya, pada tahun yang sama, kita mengimpor (resmi) 632 ribu ton dan 304 ribu ton. Sebuah riset Erwidodo dan Ning Pribadi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian menyimpulkan, selama 1999-2005, produksi beras nasional sebenarnya defisit mutlak. Bahkan diperkirakan pada rentang 2001-2004 kita mengimpor beras 2,5 juta ton per tahun. Ternyata perhitungan surplus belum memasukkan permintaan antara (intermediate demand), seperti permintaan beras industri makanan, hotel, dan restoran.

Hal di atas merupakan sebuah peringatan karena, berdasarkan pengalaman, kita biasa terjebak oleh angka-angka. Pemerintah memang telah mencanangkan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) serta Gerakan Penanganan Pascapanen dan Pemasaran Gabah/Beras (GP4GB), yang mentargetkan penurunan angka losses dari 20,5 menjadi 18 persen, yang diharapkan bisa meningkatkan produksi. Namun, sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait dengan pencapaian program tersebut. Di sisi lain, bencana, seperti banjir, yang menyebabkan gagal panen, tentu perlu diperhitungkan. Ketidakpastian cuaca saat ini patut menjadi bahan pertimbangan. Ini juga telah diprediksi negara-negara produsen beras lain.

Ketiga, disparitas harga beras domestik dan internasional rawan memicu terjadinya ekspor beras ilegal. Apalagi, dalam keadaan panen, daya serap beras pemerintah minim, kontrol daerah perbatasan/lalu lintas perairan juga kurang, serta kultur aparat di lapangan yang belum sepenuhnya bersih. Kasus ekspor gelap yang terungkap bisa saja hanya sebagian kecil. Sebelumnya, dalam urusan impor beras ilegal, kita pun tak kalah suram track record-nya. Jika perkiraan surplus meleset, celaka bukan? Sebab, harga beras dunia, yang mencapai US$ 800 per ton, jelas sangat membebani anggaran.

Sudah para rente, spekulan, dan pedagang mempermainkan harga gabah, e… ditambah lagi dengan sikap pemerintah yang tak berpihak kepada petani. HPP yang sengaja direndahkan itu tak mampu pula dilaksanakan. Politik pangan kita sejak Orde Baru hingga kini lebih berorientasi pada peningkatan produksi ketimbang kesejahteraan petani. Padahal di negeri ini tidak kurang 25,4 juta rumah tangga petani atau lebih dari separuh dari jumlah penduduk terlibat dalam produksi padi. Serbuan beras murah menghancurkan harga gabah. Namun, saat harga beras melonjak, nasib tani pun tak berubah. Tanpa keberpihakan pemerintah, Serumpun padi, mengandung janji, harapan ibu pertiwi hanya menjadi lagu nostalgia. Dan seperti puisi Taufiq, aku malu mengatakan ini adalah bentuk penindasan.

Mufid A. Busyairi, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa

Sumber: Tempo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s