Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, KPU, dan Quick Count

Penghitungan resmi suara hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur dari KPU Jawa Barat belum selesai. Namun, beberapa lembaga survey sudah menyelesaikan penghitung cepat (quick count).

Sebut saja Lingkaran Survey Indonesia, Lembaga Survey Indonesia, dan Kompas. Hasil yang diperoleh berbagai lembaga tersebut seragam. Terlepas dari metode pencarian data yang digunakan masing-masing lembaga, pasangan HADE (Ahmad Heryawan-Dede Yusuf) tampak unggul di antara dua pasang kandidat lain (DA’I [Danny Setiawan-Iwan R. Sulanjana] dan AMAN [Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim]).

Banyak pendapat ditujukan pada data yang diperoleh dalam proses quick count. Pro-kontra sudah pasti muncul. Berdasarkan hal itu, penulis berupaya mengurai mengenai quick count dan sisi lain yang terjadi, khususnya dalam proses pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Barat

APA DAN BAGAIMANA QUICK COUNT?
Quick Count merupakan sebuah metodologi pemantauan yang telah teruji, yang mengandalkan pengamatan langsung dan statistik untuk mengevaluasi proses yang terjadi di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Proses perhitungan suara di sejumlah sampel TPS yang dipilih secara acak dari seluruh populasi TPS yang ada. Dalam quick count penyelenggara pertama kali memilih sampel TPS secara acak (random). Lalu diterjunkan relawan di masing-masing TPS untuk mencatat dan melaporkan hasil perhitungan suara di TPS. Hasil dari TPS sampel itu yang kemudian ditabulasi dan dihitung. Hasilnya adalah sebuah perkiraan (pendugaan) persentase perolehan suara dari masing-masing kandidat.

Perlu dilihat pula, quick Count tidaklah sama dengan penelitian opini publik maupun exit poll karena tidak menanyakan opini pemilih, tetapi mengambil data langsung dari TPS.
Penulis melihat proses quick count yang digunakan lembaga-lembaga tersebut bukan berdasarkan ‘pesanan’ salah satu calon pasangan. Sebab, masing-masing pasangan pun memiliki tim ahli yang memantau dan menghitung perolehan suara dalam pemilihan tersebut. Apa yang dilakukan berbagai lembaga dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur di Jawa Barat pun dilakukan dalam pemilihan-pemilihan di daerah lainnya. LSI (Lingkaran Survey Indonesia) memiliki pengalaman melakukan quick count di beberapa daerah, antara lain:
1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Kabupaten Lembata
3. Provinsi Papua 4. Kabupaten Cianjur
5. Provinsi Banten 6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Provinsi NAD 8. Kabupaten Natuna
9. Provinsi Bangka Belitung 10. Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Kotamadya Batam 12. Kabupaten Siak
13. Kotamadya Manado 14. Kabupaten Kampar
15. Kotamadya Balikpapan 16. Kabupaten Musi Banyu Asin
17. Kotamadya Pekanbaru 18. Kabupaten Sarolangun
19. Kotamadya Ambon 20. Kabupaten Bekasi
21. Kotamadya Kupang 22. Kabupaten Maluku Tengah
23. Kabupaten Tanah Datar

Tujuan quick count sebenarnya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan pada proses penghitungan suara dan memberikan laporan kualitas proses pemilihan dan memberikan kepercayaan publik kepada proses pilkada.

Selain itu, mengutip LSI (2007) tujuan quick count adalah:

  • Dengan perhitungan statistik yang tepat, quick count adalah cara yang cepat, praktis, relatif murah, akurat, dan dapat dipercaya untuk mengetahui hasil pilkada.
  • Data pembanding atas penghitungan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
  • Mengurangi ketegangan publik dan politik lokal yang disebabkan oleh adanya selang waktu perhitungan manual KPUD yang biasanya membutuhkan waktu relatif agak lama.
  • Mengetahui tingkat partisipasi pemilih (voter’s turn out) di suatu pilkada.

Pengalaman LSI menunjukkan bahwa hasil Quick Count yang mereka lakukan sangat mendekati data resmi KPUD setempat Sampling error berkisar ±1%.

METODOLOGI PENGGALIAN DATA
Metode Penggalian data yang dilakukan LSI terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu:
1. Menentukan jumlah TPS yang akan diamati lewat Quick Count.
2. Memilih TPS yang akan diamati secara acak.
3. Manajemen data (pengamatan, pencatatan, dan analisa data hasil perhitungan suara).
4. Publikasi hasil quick count.

Pelaksanaan kegiatannya pun disusun semaksimal mungkin untuk mengurangi persentase kesalahan. Penentuan jumlah sampel pemilih dilakukan dengan rumus:
Jumlah sampel pemilih = (Z2.[ p (1-p) ] . N) : ( Z2. [ p (1-p) ] + (N-1). E2)

Keterangan:
Z : Mengacu kepada tingkat kepercayaan. Jika tingkat kepercayaan yang dipakai 90%, nilai z
adalah 1.65. Tingkat kepercayaan 95%, nilai z adalah 1.96. Sedangkan LSI selalu
menggunakan tingkat kepercayaan 99% dengan nilai z adalah 2.58.
p (1-p) : Keragaman populasi. Keragaman populasi di sini dinyatakan dalam bentuk proporsi. Proporsi
dibagi ke dalam dua bagian dengan total 100 % (atau 1). Proporsi yang digunakan adalah
pada saat keragaman tertinggi terjadi dimana p=50% (atau 0.5).
E : Kesalahan sampling yang dikehendaki (sampling error). Sampling error yang sering
digunakan oleh LSI dalam quick count sebesar 0.5%.
N : Jumlah populasi
Sumber: LSI & JIP (2007)

TANGGAPAN TERHADAP QUICK COUNT
Seperti yang disebutkan diatas, pro-kontra pasti terjadi dibalik proses quick count. Kondisi ini pun terlihat dalam proses pemilihan gubernur/wakil gubernur di Jawa Barat. Protes (baca: penolakan) terjadi karena penggunaan sampel dalam penentuan hasil. Opini publik yang muncul sebagai tanggapan quick count dikhawatirkan bisa memunculkan keresahan di kalangan masyarakat. Bahkan, sikap menolak pun diwujudkan dengan sikap anarkis terhadap atribut partai pemenang. Lihat : berita 1 dan berita 2.

Penulis menganggap opini di media massa tidak semata-mata muncul. Namun semua itu berdasar pada hasil quick count yang dilakukan oleh sekitar 4 lembaga survey. Memang hasil akhir gubernur terpilih belum diperoleh dari KPU. Apa yang dilakukan lembaga survey lebih sebatas pada penggambaran hasil dengan waktu cepat. Terlepas dari berbagai metode yang digunakan, tapi itu adalah hasilnya.

Munculnya opini di media massa sebaiknya disikapi dengan kepala dingin dan dengan prasangka baik. Jika memang hasilnya sama mendekati sama dengan hasil KPU, terimalah dengan lapang dada. Jika memang hasilnya bertolak belakang. Terima juga sebagai khilaf pembuatnya. Marilah kita saling menghargai dan saling memaafkan. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan merusak suasana di bumi parahyangan tercinta.

Tuntutan media massa menghentikan opini publik pun tidak signifikan. Mengapa? karena disadari atau tidak masyarakat luas pun sudah menyadari bahwa calon yang menurut survey unggul memang di basis juga unggul. Dan tidak mudah pula membuat masyarakat terlupa dengan opini dan realita nyata di lapangan.

Referensi:
Anonim. 2006. ‘Jurdil Aceh akan Melakukan Quick Count’Konferensi pers Jurdil Aceh’ dalam [http://kaskus.us/archive/index.php/t-395285-p-11.html]

ADF. 2007. ‘Memperkuat Masyarakat Sipil di Aceh : Mendukung Program QUICK COUNT di PILKADA NAD’ dalam [http://adfaceh.org/index.php?Itemid=46&id=79&option=com_content&task=view]

Denaswara, Deni & Sonny BR. 2008. ‘Massa Bakar Spanduk Ucapan Selamat’ dalam [http://www.tribunjabar.co.id/artikel_view.php?id=6779&kategori=7]

LSI & JIP. 2007. Perkiraan Hasil Akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta’ dalam [www.lsi.co.id/media/MATERI_PENGANTAR_KONFERENSI_PERS_QUICK_COUNT_DKI_JAKARTA.ppt]

Tribun Jabar. 2008. ‘Sekretariat PKS Kabupaten Bandung Nyaris Ludes’ dalam [http://www.tribunjabar.co.id/artikel_view.php?id=6742&kategori=22]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s