Pemimpin Mendatang Mesti Punya Komitmen Moral

Jum’at, 18 April 2008
Pendidikan

Pendidikan Harus Jadi Prioritas

BANDUNG,(PR).-
Siapa pun Gubernur/Wakil Gubernur Jabar terpilih nanti, harus memiliki komitmen moral dan iktikad politik (political will) untuk menuntaskan seabreg permasalahan pendidikan yang melilit Jawa Barat. Kompleksitas permasalahan menjadi penyebab timbulnya benang kusut pendidikan yang tidak kunjung tuntas.

Demikian benang merah pendapat masyarakat pendidikan Jawa Barat yang dimintai pendapat di Bandung, Kamis (17/4), menanggapi Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Jabar 2008. Mereka adalah Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Said Hamid Hasan, Ketua Ketua Forum Aspirasi Guru Independen (FAGI) Agus Setia Mulyadi, dan Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan.

“Harus ada komitmen dari pemimpin kita. Siapapun yang terpilih sebagai gubernur/wagub nanti, realisasikan semua janji kampanye,” kata Agus.

Said Hamid Hasan menegaskan pendidikan harus menjadi prioritas bagi siapa pun pemimpin Jawa Barat yang terpilih. Kondisi pendidikan di Jawa Barat sudah cukup tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. “Yang pertama adalah wajar dikdas 9 tahun. Harus bisa sampai 100 persen dalam lima tahun jabatan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Iwan Hermawan mendesak agar gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa mendorong terbitnya peraturan daerah tentang pendidikan di Jawa Barat. Di dalamnya memuat tentang sekolah gratis.

Kebocoran
Lebih jauh Agus mengatakan, persoalan pendidikan di Jabar bukan hanya akses yang belum merata. Sederet persoalan lainnya juga menanti dituntaskan. Peningkatan mutu pendidikan, pembenahan birokrasi pendidikan, efisiensi dan efektivitas anggaran yang menyebabkan kerusakan infrastruktur pendidikan, hingga sumber daya manusia.

“Kebocoran besar di sana-sini harus menjadi perhatian penting. Inilah yang menjadi penyebab buruknya infrastruktur pendidikan di Jawa Barat.”

Penuntasan wajar dikdas, menurut Hamid, bukan sekadar penuntasan dengan membebankan biaya tinggi kepada masyarakat. Wajar dikdas 9 tahun harus bisa dilaksanakan secara gratis, bukan hanya gratis SPP tetapi juga gratis buku dan sebagainya.

“Bagi anak mampu boleh saja ditarik biaya, tetapi tidak bagi yang tidak mampu. Tidak boleh ada beban lagi kepada masyarakat. Ini sudah kewajiban pemerintah. Walaupun provinsi tidak memiliki kewenangan, tetapi dia juga tidak bisa tinggal diam,” kata Hamid.

Perbaikan kualitas pendidikan serta kualitas tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian lain selain pengalokasian anggaran 20 persen pendidikan di luar gaji guru. Saat ini hampir 60 persen guru di Jawa Barat mengajar bukan pada bidang keahliannya.

Iwan Hermawan menyatakan sekolah gratis itu sebenarnya bukan hanya wacana tetapi memang sudah kewajiban pemerintah sesuai amanat konstitusi. Walaupun berdasarkan PP 38/2007 kewenangan provinsi hanya di SBI dan SLB, namun juga bisa membuat perda yang intinya memaksa bupati serta walikota untuk menyelenggarakan sekolah gratis. “Ini yang harus dilakukan. Kalau perlu provinsi menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat perda ini,” ujarnya.

Saat ini, menurut Iwan tidak ada kejelasan mengenai pengaturan anggaran pendidikan di provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan anggaran kabupaten kota yang memiliki sedikit kejelasan tentang pengalokasiannya. “Perlu dibuat SK Gubernur tentang petunjuk pengaturan anggaran 20 persen pendidikan ini. Makanya harus ada perdanya dulu, yang utamanya mengatur sekolah gratis dan anggaran pendidikan,” ungkapnya. (A-157)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s