Akselerasi Jasmara Bidang Ekonomi
Rabu, 23 April 2008
Ekonomi
MEWUJUDKAN laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 11% pada 2008 adalah target Pemkot Bandung.
Untuk mencapai angka itu, pemkot melakukan akselerasi pencapaian LPE melalui program Jasmara Ekonomi (Jaring Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Ekonomi). Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dialog interaktif, gelar produk, kemitraan dan konsultasi, serta pemberian bantuan di enam wilayah, yakni Karees, Gedebage, Tegallega, Cibeunying, Ujungberung, dan Bojonagara.
Menurut Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Bandung Ema Sumarna, Kota Bandung setidaknya memiliki enam masalah yang harus diselesaikan. Masalah pertama adalah rendahnya daya saing. Menghadapi era globalisasi dewasa ini, Kota Bandung memiliki berbagai keterbatasan, baik menyangkut fisik kota, sumber daya manusia, maupun perundangan-undangan dan birokrasi pemerintahan.
Di bidang infrastruktur dan utilitas kota, terjadi ketidakseimbangan antara penyediaan sarana dan prasarana dengan dinamika aktivitas kota sehingga tingkat pelayanannya tidak optimal. Dalam bidang sumber daya manusia, perlu disiapkan tenaga-tenaga yang mampu berkompetisi dengan tenaga kerja dari wilayah lain, bahkan negara lain. Demikian pula aspek perundang-undangannya, belum sepenuhnya mendukung daya tarik investasi.
Masalah kedua, keterbatasan kemampuan pemerintah kota. Kinerja Pemkot Bandung dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Secara internal, faktor keterbatasan sumber daya manusia, hambatan birokrasi dan keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan, merupakan kendala yang harus segera disikapi. “Kemampuan aparatur dalam menganalisis permasalahan ekonomi yang terjadi dan berkembang di masyarakat merupakan tuntutan yang harus segera dihadapi agar kesejahteraan masyarakat yang didambakan oleh bersama dapat terwujud,” tutur Ema.
**
FAKTOR sosial politik menjadi masalah ketiga. Faktor ini menjadi prasyarat mutlak untuk daya tarik investasi suatu daerah. “Suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung keamanan, sikap keterbukaan masyarakat dan kondisi politik yang kondusif,” katanya.
Sementara itu dari segi pemerintahan kota, permasalahan yang dihadapi adalah peraturan perundangan yang cepat berubah. Padahal, peraturan berfungsi sebagai payung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. “Perubahan pedoman sistem kerja dan tata laksana perangkat daerah menyebabkan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan,” ujar Ema.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah faktor ekonomi daerah. Faktor tersebut adalah indikasi dari potensi dan struktur ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. “Kedua aspek tersebut harus berjalan selaras agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dukungan struktur ekonomi yang kuat sehingga dapat memacu kemajuan perekonomian daerah, peningkatan daya hasil dan sikap mental yang mendorong ke arah kemajuan dan modern,” kata Ema.
Terakhir, faktor infrastruktur fisik yang mencakup ketersediaan dan kualitas. Faktor tersebut penting sebagai pendukung bagi kelancaran usaha. “Semakin besar skala usaha, semakin besar pula kebutuhan infrastruktur fisik,” katanya.
Program Jasmara Ekonomi dimaksudkan untuk dapat memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi Kota Bandung. Selama penjaringan aspirasi melalui program tersebut, bidang permodalan merupakan aspirasi terbanyak yang disampaikan masyarakat yaitu sebanyak 36,1%. Inti permasalahan yang disampaikan adalah bagaimana para pelaku ekonomi mendapatkan tambahan modal usaha secara mudah, cepat, serta bunga yang ringan.
**
ASPIRASI lainnya, terkait perizinan dan peraturan sebanyak 14,4%. Permasalahan bidang perizinan dan peraturan adalah bagaimana pelaku ekonomi mendapatkan kemudahan dalam memproses izin usahanya dan ada kepastian hukum serta keamanan berusaha.
Masyarakat juga menyampaikan aspirasi dalam bidang peningkatan SDM (11,8%). Mereka berharap pemerintah dapat mengeluarkan program-program yang mendukung peningkatan SDM atau pembinaan terhadap calon tenaga kerja baru yang kompetitif dan siap pakai.
Aspirasi lain di antaranya tentang pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan pemasaran, penambahan permodalan bagi BKM, pengembangan kota, kebijakan BBM, lingkungan hidup, pendidikan, serta kesehatan.
Dari berbagai aspirasi yang telah dihimpun, pemerintah bisa merumuskan tindak lanjut dari aspirasi tersebut. Program Jasmara menghasilkan beberapa rekomendasi yang bisa menjadi acuan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Rekomendasi tersebut di antaranya Pemkot Bandung harus lebih aktif untuk mengajak pihak-pihak yangmemiliki kepedulian terhadap pembangunan di masyarakat. Misalnya BUMN, pengusaha besar, atau perbankan untuk ikut membantu pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. “Kerja sama ini juga mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kota,” kata Ema.
Rekomendasi lainnya adalah perlunya membuat jaringan pemasaran UKM. Misalnya, dengan membantu memasarkan produk UKM ke pasar ritel dan mendukung sisi perizinannya. “Bertitik tolak pada rekomendasi-rekomendasi tersebut, beberapa hal bisa diakomodasi oleh APBD Kota Bandung yang selanjutnya dapat dijabarkan dan dilaksanakan oleh SKPD terkait,” tutur Ema. Sementara itu yang tidak terakomodasi diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan meminta partisipasi pihak terkait lainnya. (Catur Ratna Wulandari)***
Sumber: Pikiran Rakyat
Arena Pembelajaran Diri 