Rendah, Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Kamis, 24 April 2008
Ekonomi & Keuangan

BANDUNG, (PR).-
Potensi ekonomi perdesaan selama ini belum berkembang baik. Padahal, 57% dari 41,170 juta penduduk Jawa Barat tinggal di perdesaan. Maka, perlu dicari model pembangunan perdesaan yang tepat dan sesuai karakter masing-masing daerah sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi perdesaan.

Demikian benang merah diskusi “Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Desa” yang diselenggarakan Bapeda Jabar, Rabu (23/4), di Bandung.

Menurut Kepala Bapeda Jabar Prof. Dr. Ir. Deny Juanda, selain jumlah penduduk Jawa Barat paling banyak tinggal di perdesaan, berbagai program yang digulirkan pemerintah, baik pusat maupun daerah juga dilaksanakan di desa. Misalnya, program dari pusat, yakni PPK (Program Pengembangan Kecamatan), LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Produktif), PNPM, Raskin, dan Bantuan Tunai Langsung, sedangkan program pemerintah daerah selama ini, seperti Raksa desa dan PPK-IPM (Program Pendanaan Kompetisi IPM).

“Begitu banyak program yang diarahkan, namun kesan kuat masih banyak desa di Jawa Barat yang belum tergali sumber dayanya,” kata Deny. Data menunjukkan, dari 5.231 jumlah desa di Jawa Barat, ternyata yang masuk kategori desa tertinggal (DT) mencapai 32,28% atau 2.107 desa.

“Untuk itu, perlu ada rumusan tentang model pembangunan ekonomi seperti apa yang tepat bagi desa-desa di Jawa Barat,” ujar Deny.

Dalam diskusi itu, terungkap bagaimana terjadi pergeseran perilaku dan budaya di perdesaan. Momon Suherdiamansyah mencatat, saat ini tingginya ketergantungan desa terhadap berbagai bantuan dari pemerintah, ketahanan pangan rapuh, ketertinggalan semakin bertambah, gotong royong menurun, dan sebagainya.

Mengenai model pembangunan ekonomi seperti apa yang bisa dilakukan, ternyata menimbulkan beragam pendapat. Dr. Dede Mariana melihat, selama ini program yang dilakukan dalam perspektif dari luar, bukan berdasarkan keinginan dari masyarakat desa. “Akibatnya, program yang digulirkan itu bias dan rawan terhadap praktik kolutif sehingga substansi program tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dede Mariana.

Semestinya, dalam mencari model pembangunan perdesaan, harus menggunakan kacamata desa, sesuai keinginan masyarakat desa. Karena, dengan pendekatan seperti ini, akan bisa diketahui program seperti apa akan dijalankan.

Sementara itu, Ina Primiana mencermati selama ini pembangunan ekonomi perdesaan yang dilakukan belum berpihak sepenuhnya kepada desa, terutama dalam pengembangan permodalan. “Padahal, begitu besar potensi desa yang bisa diberdayakan. Tapi, karena kurangnya keberpihakan dalam permodalan sehingga tidak bisa digali dan dikembangkan dengan baik,” ujar Ina. (A-134)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s