Hapuskan “Outsourcing”

Jum’at, 02 Mei 2008
Utama
Ribuan Buruh Kepung Istana Merdeka

JAKARTA, (PR).-
Lebih dari sepuluh ribu buruh se-Jabodetabek, Kamis (1/5), menggelar unjuk rasa di beberapa titik yakni Istana Merdeka, Kompleks DPR/MPR RI, Lapangan Banteng, dan Senayan Jakarta. Aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia itu, menuntut pemerintah menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing (kerja melalui penyedia tenaga kerja).

Ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dipimpin dua kelompok besar yakni Komite Perjuangan Rakyat (KPR) dan Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Massa berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) sejak pukul 10.00 WIB, sebelum bergerak maju ke Istana Merdeka, 2,5 jam kemudian.

Massa buruh yang sebagian besar menggunakan kaus merah dan biru itu bergerak memenuhi semua lajur jalan M.H. Thamrin menuju Monumen Nasional (Monas) dan Istana Merdeka. Akibatnya, kemacetan tidak terbendung. Bahkan, armada Busway terpaksa menghentikan kegiatannya sejak pukul 13.00 WIB.

Juru bicara ABM, Nining Elitos mengatakan, pihaknya mengerahkan puluhan ribu buruh dalam peringatan hari buruh kali ini. Mereka merupakan para pekerja yang datang dari Bogor, Tangerang, Bekasi, dan daerah di sekitar Jakarta.

“Tuntutan utama kami tetap sama seperti tahun lalu yakni penghapusan sistem kontrak kerja dan outsourcing. Melihat kondisi ekonomi saat ini, kami pun menuntut kepada pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi,” kata Nining.

Ribuan buruh yang tergabung dalam Komando Buruh Revolusioner (Kobar) menggelar aksi bersama di Lapangan Banteng, Jakarta. Ketua Presidium Kobar Muhammad Rodja mengatakan, acara utama peringatan “May Day” itu dipusatkan di Lapangan Banteng sebelum kemudian bergerak menuju Istana Merdeka untuk bergabung dengan sejumlah elemen buruh lainnya.

Peringatan Hari Buruh Sedunia pun digelar meriah di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta. Belasan ribu buruh yang tergabung dalam Forum Aliansi Pekerja (FAP) tumpah ruah dalam perayaan bertema “May Day Fiesta” itu. Massa Forum Aliansi Pekerja merupakan gabungan dari berbagai serikat pekerja, antara lain Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), serta Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP LEM-SPSI).

Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang hadir dalam acara “May Day Fiesta” itu menyerukan agar para pengusaha memberikan hak yang sewajarnya kepada buruh. Pasalnya, buruh merupakan tulang punggung perusahaan, sehingga perlu ada hubungan yang baik antara pengusaha dan buruh.

“Kedua belah pihak mempunyai keterikatan yang tidak bisa dipisahkan,” kata Hidayat.

Tidak kompak
Di Bandung unjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh Internasional diwarnai perbedaan pemahaman mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003, di berbagai lokasi di Kota Bandung, Kamis (1/5). Perbedaan visi dan misi dalam memperjuangkan nasib para buruh menyebabkan posisi tawar mereka lemah dan tidak bisa memengaruhi kebijakan negara.

Ketidakkompakan ditunjukkan dalam orasi secara terpisah memperingati “May Day”. Meski beberapa kumpulan serikat buruh sempat bertemu di depan Gedung Sate Jln. Diponegoro Bandung, namun tidak ada koordinasi di antara mereka.

Para buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menuntut dicabutnya UUK No. 13 Tahun 2003 yang dianggap menindas kaum buruh. “UUK itu tidak membawa kesejahteraan bagi buruh,” ujar Hidayat, Koordinator KASBI wilayah Bandung Raya.

Sementara Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspemerindo) Jabar tidak berkeberatan dengan UUK No. 13 Tahun 2003 tersebut. “UUK itu sudah cukup melindungi buruh. Masalahnya, pelaksanaannya tidak sesuai,” tutur Ketua Dependa Gespermindo Jabar Bambang Eka.

Meski demikian, ada kesamaan tuntutan yang disampaikan oleh para serikat buruh tersebut. Antara lain menolak sistem kerja kontrak serta outsourcing, dan upah yang layak untuk kaum buruh. Selain tuntutan perbaikan nasib buruh, Komite 1 Mei juga menyoroti masalah kesejahteraan petani, naiknya harga-harga pokok, dan biaya pendidikan.

Buruh pers

Demonstrasi memperingati Hari Buruh Sedunia kali ini juga diwarnai dengan orasi perwakilan dari Aliansi Jurnalistik yang juga menuntut perbaikan nasib bagi buruh pers. “Media massa yang berfungsi menyuarakan kepentingan publik, justru melakukan perbudakan dalam sistem kerjanya. Sampai hari ini masih ada wartawan yang menerima gaji Rp 400.000,00 per bulan,” teriak Agus Rakasiwi, Ketua AJI Bandung.

Sebelum menuju Gedung Sate, ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berkumpul di beberapa titik Kab. Bandung. Mereka berasal dari Rancaekek, Majalaya, dan Cimahi. Menggunakan enam truk, puluhan sepeda motor, satu mobil bak terbuka, para buruh berkonvoi melewati rute Cibiru, Ujungberung, Cicaheum, dan Jln. Suci. Konvoi kendaraan ini menarik perhatian warga dan menyebabkan kemacetan.

Sekalipun kantor DPRD libur karena bertepatan dengan hari libur nasional, aksi ini merupakan agenda nasional dan internasional.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia 1992 Kota Cimahi, memilih menggelar aksi di depan Gedung Merdeka, Jln. Asia Afrika Bandung.

Peringatan Hari Buruh Sedunia juga dilakukan secara damai oleh kader Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kota Bandung. Mereka membagi-bagikan bunga kepada pengunjung di Bandung Indah Plaza (BIP) Jln. Merdeka.

“Kami paham UU Ketenagakerjaan perlu ditinjau kembali. Karena regulasi ada di pemerintah pusat, nanti akan memfasilitasi untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI didampingi disnaker,” ujar Ani dari Komisi E DPRD Jabar (Fraksi PKS).

Kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani bersama. Namun, tidak disebutkan tanggal pasti penyampaian aspirasi ke DPR RI. “Secepatnya akan kita agendakan. Komisi E ada kunjungan kerja pekan depan, jadi kemungkinan dalam bulan Mei,” ujarnya.

Reorganisasi

Tenaga pengawas ketenagakerjaan yang saat ini berada di bawah bupati/wali kota dan gubernur, diusulkan untuk direorganisasi dalam sebuah Badan Pengawas di bawah Presiden langsung. Karena selama ini terbukti tidak bisa efektif dalam melaksanakan tugasnya.

“Selama ini fungsi pengawasan bisa dikatakan tidak jalan, karena posisi tenaga pengawas yang tidak bisa independen. Kalaupun ada pengawas yang bertindak benar, malah dimutasi oleh atasannya. Seperti kejadian di Jateng baru-baru ini,” ujar Ketua SPN (Serikat Pekerja Nasional) Bambang Wirahyoso. (A-94/A-130/A-135/A-158/CA-168/CA-171/CA-187)***

Sumber: Pikiran Rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s